Harap Tunggu


img_head
BERITA

PENGADILAN TINGGI DENPASAR MEMAMPARKAN CAPAIAN KINERJA PERADILAN BALI PADA KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI

Mei02

Konten : berita humas
Telah dibaca : 79 Kali
Tanggal Upload : 02 May 2024


Denpasar - Pengadilan Tinggi Denpasar menerima kunjungan dari anggota Komisi III DPR-RI dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Kamis (01/05/2024) Pukul 12.30 WITA. Kunjungan kerja ini sebagai implementasi fungsi pengawasan yang ada pada lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif maupun aparat penegak hukum di Provinsi Bali. Anggota Komisi III yang hadir pada kunjungan ini adalah Johan Budi Sapto Pribowo, Habiburokhman, Gilang Dhielafararez, Sari Yuliati, Santoso, Adang Daradjatun, Sarifuddin Suding, I Wayan Sudirta, Ichsan Soelistio, dan Ahmad Sahroni.

Ketua Tim Komisi III DPR-RI H. Ahmad Sahroni, beserta anggota komisi lainnya diterima oleh H. Mochamad Hatta selaku Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berserta jajaran masing-masing bertempat di Gedung Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar. Kunjungan ini digunakan untuk berdiskusi mengenai berbagai aspek peradilan di wilayah Bali. Diskusi meliputi infrastruktur pengadilan, proses hukum, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam pertemuan, masing-masing Ketua / Kepala dari empat lingkungan peradilan wilayah Bali menyampaikan jawaban atas pertanyaan Komisi III DPR RI dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, termasuk kendala infrastruktur, volume perkara yang tinggi, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, dengan harapan dapat menerima solusi dan umpan balik positif untuk penyempurnaan kinerja peradilan kedepannya. Anggota Komisi III DPR-RI turut memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menegakkan hukum di tengah berbagai kendala yang ada.

Bapak Mochamad Hatta dalam kesempatan ini menjelaskan terkait dengan realisasi anggaran Tahun 2023 DIPA 01 sebesar 98,33% dan DIPA 03 sebesar 98,48%. Hampir tidak ada kendala yang dihadapi terkait dalam mencapai target kinerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar, hanya untuk DIPA 03 penetapan target untuk penyelesaian Perkara Pidana Korupsi terlalu tinggi dibandingkan dengan volume perkara yang diterima.

Beliau juga menyampaikan dengan Pagu Tahun 2024 yang terbatas, Pengadilan Tinggi Denpasar senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan segenap layanan peradilan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki guna mewujudkan rencana strategis dan program kerja prioritas Tahun 2024 ( percepatan penyelesaian perkara, live streaming putusan, pembangunan zona integritas, sertifikasi mutu pengadilan unggul dan tangguh (AMPUH), serta PTSP Terintegrasi ).

Untuk perkara yang menjadi perhatian masyarakat, salah satu yang disampaikan adalah vonis bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi dana SPI Universitas Udayana. Selain itu turut dibahas kendala dan permasalahan eksekusi di Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, seperti terdapat perkara-perkara lain (misalnya perkara pidana/TUN) yang terkait dengan objek eksekusi, terdapat gugatan atau perlawanan dari pihak berperkara dan/atau pihak ketiga (derden verzet), pihak yang nyata-nyata menguasai objek eksekusi tidak digugat sebagai pihak, objek eksekusi sudah berubah, objek lelang tidak ada peminat, kurangnya dukungan dari pihak pengamanan, dan koordinasi pengukuran konstatering dari Badan Pertanahan Kota/Kabupaten tidak selalu berjalan dengan lancar. Pada Tahun 2023 sampai dengan Maret 2024 untuk peradilan di wilayah Bali telah melaksanakan total 60 eksukusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar juga menyampaikan inovasi yang dilakukan untuk meningkatan integritas dan kualitas peradilan umum di Wilayah Bali, melalui Kopi Bali ( Komunikasi dan Koordinasi Pagi Bersama Aparatur Pengadilan Negeri ), pembinaan dan pengawasan segenap aparatur peradilan di daerah, monitoring dan evaluasi PTSP, dan penguatan nilai kerohanian melalui kegiatan persembahyangan bersama. Ditambah pemaparan mengenai berbagai penghargaan yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri di bawahnya selama Tahun 2023.

Bapak Mochamad Hatta berharap kunjungan kerja meningkatkan sinergisitas antara DPR-RI dan lembaga peradilan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Bali yang bermuara pada mendukung terciptanya supremasi hukum di Provinsi Bali.

  • Galeri