Harap Tunggu


img_head
BERITA

Pelantikan Pengurus IKAHI Daerah Seluruh Indonesia periode 2023 -2026 dan Rapat Kordinasi Nasional IKAHI Tahun 2024

Jan31

Konten : berita humas
Telah dibaca : 77 Kali
Tanggal Upload : 31 January 2024


Denpasar - Selasa 30 Januari 2024, bertempat di Gedung Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Daerah Bali mengikuti acara Pelantikan Pengurus Daerah IKAHI Seluruh Indonesia Periode 2023-2026 dan Rapat Koordinasi IKAHI Tahun 2024. Kegiatan yang diikuti secara daring melalui zoom meeting sekitar pukul 09.00 WITA ini diikuti oleh Pembina, Pengurus Daerah, dan Anggota Komisi Pengurus Daerah IKAHI Bali yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bali. Pelantikan pengurus IKAHI dipimpin oleh Ketua Umum IKAHI Dr. Yasardin, S.H.,M.Hum.

Dalam acara ini juga turut disampaikan program kerja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing IKAHI yang terbagi menjadi 5 Komisi.

  • Komisi I Bidang Organisasi, menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan seperti:
  1. Peningkatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, melalui nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan BPJS Kesehatan tentang sinergi penyelenggaraan program JKN-KIS;
  2. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Bagi Hakim;
  3. Proses Perubahan Ketiga PP 94 Tahun 2012; dan
  4. Penguatan BPDSH (Badan Pengelola Dana Sosial Hakim) dan Pembentukan Badan Pengelola Mess, serta BPHPI (Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia).
  • Komisi II Bidang Publikasi dan Kajian Ilmiah, menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan seperti:
  1. Transformasi varia peradilan menjadi jurnal hukum. Dimana telah disepakati nama e-jurnal adalah “Judex Laguens”. Judex Laguens merupakan media berkala yang memuat karya ilmiah berupa hasil penelitian atau pemikiran orisinal yang fokus pada permasalahan di bidang hukum dan peradilan, serta diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia.
  2. Bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan  Mahkamah Agung RI melakukan kajian “Implementasi wewenang komisi yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim”.
  3. Untuk program Kegiatan Ilmiah, Workshop dan diskusi, telah dilaksanakan:
  • Mengadakan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang diikuti pesserta yang meliputi kategori hakim dan nonhakim (akademisi) LKTI dengan dua bahasa yaitu karya tulis berbahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
  • Seminar Internasional dalam rangka ulang tahun IKAHI ke 70 dengan tema: “International Seminar on Commercial Cases Handling and Bankruptcy/Restructuring: Trends and Lessons learned from the Region”.
  • Pelatihan Pasar modal. Kegiatan ini merupakan Kerjasama PP -IKAHI dengan The Indonesia Capital Market Institute, dengan tema “Edukasi Pasar Modal dan Tindak Pidana Pasar Mudal bagi Ikatan Hakim Indonesia”.
  • Komisi III Bidang Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga, menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan seperti:
  1. Pengembangan kerjasama IKAHI dengan/antar lembaga (dalam dan luar negeri), seperti Kerjasama dengan mitra:
  • UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime);
  • AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice);
  • IOM (International Organization for Migration);
  • OPDAT (Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training);
  • JICA (Japan International Cooperation Agency);
  • USSR (Union of Soviet Socialist Republics);
  • ICJ (International Court of Justice); dan
  • Seminar Internasional dalam rangka ulang tahun IKAHI.
  1. Kerja sama IKAHI dalam negeri dengan:
  • BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait manajemen dan audit);
  • Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri);
  • Kemenkes (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) yakni Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD);
  • Kemenlu (Kementerian Luar Negeri);
  • Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM);
  • Kerjasama dengan organisasi profesi seperti PJI (Persatuan Jaksa Indonesia).
  1. Menjalin kerjasama antar IKAHI dengan organisasi profesi para Hakim Luar Negeri/Internasional seperti dengan Negara Singapura, Malaysia, Amerika, Belanda, dan Australia.
  • Komisi IV Bidang Kehumasan dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan seperti:
  1. Membangun sistem komunikasi yang efektif antara Pengurus Pusat (PP) IKAHI dengan Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Cabang (PC) IKAHI;
  2. Melaksanakan pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal dalam menghadapi bencana alam, musibah, bencana penyakit dan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat;
  3. Donor darah, sunatan masal, pengobatan gratis dan pembagian sembako bulan Ramadhan 1444 H/2023 M;
  4. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan hakim mengajar dan penyuluhan hukum yang dikoordinasikan dengan PD IKAHI dan PC IKAHI.
  • Komisi V Bidang Advokasi, menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan seperti:
  1. Menyusun Surat Keputusan tentang pemberian advokasi atau pembelaan bagi Hakim (etik dan hukum);
  2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) advokasi /Pembelaan/ Pendampingan Hakim;
  3. Melakukan sosialisasi ke pengurus daerah IKAHI;
  4. Membentuk Tim Pendampingan RUU yang berhubungan dengan Hakim dan Pengadilan yang melibatkan lintas Komisi;
  5. Menyusun draf Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang jaminan keamanan bagi Hakim yang menangani setiap perkara;
  6. Mendorong lahirnya Undang-Undang Contempt of court; dan
  7. Mengusulkan revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
  • Galeri