 | Selasa, 03 Oktober 2023 KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR MENERIMA AUDIENSI KAKANWIL KEMENKUMHAM BALI |
 | Senin, 02 Oktober 2023 |
 | Jumat, 29 September 2023 DR. WAYAN KARYA, S.H.,M.HUM. RESMI MENJABAT WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR |
 | Kamis, 28 September 2023 |
 | Selasa, 19 September 2023 RAPAT DINAS DAN SOSIALISASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN |
PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA TAHAP XX
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIX TAHUN 2023 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PANITERA PENGGANTI KAMAR PIDANA DAN PERDATA PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023
MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DENGAN CAT SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022
PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA TAHAP XIX
PENGUMUMAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVIII TAHUN 2022
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVIII TAHUN 2022
Hasil Seleksi Penerimaan Tenaga PPNPN
Pengumuman Penerimaan Tenaga PPNPN 2022
Lebih lanjut
Pembukaan Pendaftaran Calon Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita / Jurusita Pengganti
Registrasi Data Pegawai pada Aplikasi MySAPK dan SITARA
Undangan Sosialisasi Restorative Justice
Lebih lanjutBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas