Bantuan Hukum

BANTUAN HUKUM

 

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Bantuan Hukum adalah jasa hokum yang diberikan oleh Pembantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerimaan bantuan hokum. Penerimaan Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

 

ASAS
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasar asas :

  1. Keadilan
  2. Persamaan kedudukan di dalam hukum
  3. Keterbukaan
  4. Efisiensi
  5. Efektifitas, dan
  6. Akuntabilitas

 

TUJUAN
Tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk :

a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hokum untuk mendapatkan akses keadilan.

b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hokum.

c)   Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

d)  Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

RUANG LINGKUP

Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hokum, meliputi masalah hokum kependataan, pidana, dan tata usaha Negara baik liligasi maupun nonliligasi, juga meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hokum penerima bantuan hukum.

 

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM
Penerima Bantuan Hukum berhak : 

  • Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hokum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
  • Mendapatkan bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
  • Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

Penerima Bantuan Hukum Wajib :

a.  Menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

b.  Membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.

 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU no:16 Tahun 2011 tentang BAntuan Hukum syarat-syarat untuk memperoleh Bantuan Hukum adalah sebagai berikut : 

  1. Mengajukan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diberikan bantuan hukum.
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

 JIka dirasa sulit mendapatkan surat keterangan miskin, maka dapat melampirkan Kartu Keluarga Miskin (GAKIN) atau Asuransi Kesehatan Miskin (ASKESKIN).

Permohonan ditujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Kemasyarakatan yang member bantuan hukum yang telah ditunjuk oleh Kementriasn Hukum dan HAM yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.