img_head
ARTIKEL

Pembentukan Budaya Kerja dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima pada Manajemen Organisasi

Sep07

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 28 Kali

    Budaya pada hakikatnya sebagai kreasi manusia atau hasil karya manusia yang terus menerus yang menjadi kebiasaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.        Perkembangannya terutama ditentukan faktor manusia. Manusia disini sebagai faktor dominan dalam menentukan perkembangan budaya.
    Dalam kaitannya dengan kerja, budaya dapat dimaknai sebagai tata cara, sistim, prosedur atau proses dalam bekerja yang diciptakan manusia dalam bekerja. Sehingga budaya kerja pada hakikatnya sebagai cipta karya manusia dalam bekerja.
    Pada suatu manajemen organisasi, pada lembaga atau institusi atau satuan kerja SATKER, terdapat suatu tugas dan fungsi TUSI yang sudah jelas, yang bisa sebagai breakdown atau pengewajantahan atau perwujudan dari fungsi2 kelembagaan yang lebih luas dan atas, misal fungsi negara membagi pada pokoknya fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif.
    Dari fungsi2 tersebut akan timbul bagi lembaga atau institusi suatu TUSI yang merupakan tugas dan fungsi bagi masing2 lembaga atau institusi. Selain fungsi pada lembaga negara, juga terdapat TUSI pada organisasi swasta, organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan lain2 yang profit maupun non profit. 
    Dalam melaksanakan fungsi2 tersebut lembaga  atau organisasi akan berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang nota bene memerlukan pelayanan, sehingga lembaga atau organisasi sesuai TUSI nya masing2 bertugas melayani kepentingan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar produk pelayanan yang berkualitas dengan baku mutu tertentu.
    Dalam melaksanakan TUSI, lembaga atau organisasi yang berupa out put pelayanan masyarakat harus dilakukan secara tersistim pada tata cara, proses dan prosedur, waktu dan biaya terhadap out put produk pelayanan dalam baku mutu tertentu dan kualitas produk pelayanan bersifat melalui kontrol kualitas.
    Dalam hal ini lembaga atau organisasi dalam melaksanakan fungsi pada TUSI nya diharuskan melaksanakan fungsi manajemen yang baik secara keilmuan, dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik, agar TUSI dari masing2 lembaga atau organisasi menghasilkan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang ber baku mutu tertentu, yang bersifat tersistim, terukur dan teratur.
     Budaya kerja yang dibentuk oleh lembaga atau organisasi dalam upaya menciptakan produk pelayanan prima yang bersifat tersistim, terukur dan teratur tersebut, harus dilakukan dengan pendekatan keilmuan manajemen dan juga harus mengikuti trend dunia ilmu  pengetahuan dan teknologi IPTEK yang berkembang sangat pesat.
    Kemampuan lembaga mengikuti perkembangan IPTEK bersifat sebagai suatu tuntutan zaman untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
    Wujud pelayanan prima  bagi masyarakat harus bersifat obyektif, tersistim, terukur, teratur dan transparan bagi masyarakat luas. Pada dasarnya keterbukaan secara luas harus bersifat transparansi dalam pendekatan IPTEK dengan standar tertentu yang dapat dengan menggunakan teknologi informasi.
    Pendekatan budaya kerja dengan memanfaatkan IPTEK khususnya teknologi infomasi dalam manajemen organisasi harus dilakukan sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga wujud organisasi dan manajemen modern yang bercirikan efisiensi dan efektivitas akan terlaksana secara nyata dan baik, yang dimulai dari awal pelayanan, proses pelayanan dan akhir pelayanan berupa out produk pelayanan yang prima.
    Untuk mengetahui hasil produk layanan suatu lembaga atau organisasi secara transparan dan obyektif harus diukur melalui pengukuran yang terbuka, tersistim, terukur dan teratur, yang dituntut harus menggunakan TI yang bersifat online, melalui penilaian masyarakat luas dengan menggunakan aplikasi survey online, dengan menggunakan quitioner atau pertanyaan2 yang dapat bersifat memberikan gambaran secara obyektif dan transparan akan budaya kerja dari manajemen organisasi dalam menghasilkan produk layanan yang prima.
    Dengan demikian unsur atau variabel pembentukan budaya kerja merupakan unsur penting dalam mewujudkan layanan produk yang bersifat prima pada suatu lembaga atau organisasi. Sehingga lembaga dituntut untuk membentuk budaya kerja yang tersistim, terukur dan teratur dengan kualitas budaya kerja berbaku mutu yang baik.
    Pada dasarnya budaya kerja yang bersifat menghasilkan produk pelayanan akan berkaitan  dengan TUSI dari suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan fungsi dari lembaga atau organisasi.  Pada lembaga peradilan sebagai pelaksana fungsi yudikatif, yang memiliki TUSI menerima,memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara harus melakukannya dengan pendekatan sistim manajemen organisasi yang terukur, teratur, tersistim dengan baku mutu tertentu sesuai grand desain lembaga peradilan yang memiliki visi mewujudkan peradilan yang agung.
    Upaya mewujudkan visi  peradilan yang agung, harus dilakukan secara tersistim, terukur dan teratur sesuai standar baku mutu tertentu, dengan pendekatan sistim manajemen organisasi yang baik dan modern serta up to date, dengan memberlakukan azas peradilan sederhana, biaya ringan dan terbuka dengan proses dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan fungsi2 filosofis peradilan berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hal2 tersebut akan terwujud dengan baik apabila apatur peradilan atau anggota masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan perkembangan IPTEK dengan baik khususnya teknologi informasi, yang saat ini gencar dilakukan oleh lembaga peradilan dengan secara tersistim seperti PTSP, SIPP, e - court, e litigasi, e terang dan aplikasi2 lain pada dunia teknologi informasi, sebagai upaya efisiensi, efektivitas, transparansi dan penyederhanaan proses pelayanan peradilan dengan segala makna pemberlakuan sistim2 yang dikembangkan dalam pelayanan prima sebagai upaya mewujudkan  visi lembaga peradilan terwujudnya peradilan yang agung.
    Untuk menunjang terwujudnya peradilan yang agung, budaya kerja yang merupakan unsur atau variabel penting dalam pelayanan peradilan telah dikembangkan dan dilaksanakan sistim kontrol manajemen organisasi yang berbaku mutu tertentu dengan sistim2 standar manajemen internasional seperti akreditasi, reformasi birokrasi dan zone integritas menuju WBK dan WBBM serta sistim2 kontrol MONEV, pengawasan bidang, pengawasan daerah serta sistim2 kontrol produk pelayanan seperti MIS, EIS evaluasi implementasi SIPP terhadap TUSI peradilan dan lain2 bentuk kontrol atau evualuasi yang dilakukan secara terukur, teratur dan kontinyu dalam sistim pendekatan manajemen secara menyeluruh dari awal proses pelayanan, selama proses pelayanan dan akhir proses pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima dari suatu manajemen organisasi.

Salam Pulau Dewata di Bali, hormat dari Dr.Suharjono.