Format CALBMN

Format Calk BMN

Mengikuti dasar hukum sebagai berikut :

1.         Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.         Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.         Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.         Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5.       Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6.         Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.         Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8.         Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9.         Pearturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;

10.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;

11.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12.       Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

14.       Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

15.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

16.       Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

17.       Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Mengenai isi dari Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara mengikuti format Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dari masing-masing satuan kerja.