Petunjuk Penghapusan BMN

USUL PENGHAPUSAN

Sesuai dengan surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 28/BUA/S-Kel/I/2010 tanggal 28 januari 2010 perihal Revisi edaran tentang kelengkapan Administrasi usul Penghapusan Barang Milik Negara, maka syarat-syarat adminsitrasi yang harus dipenuhi dalam menyampaikan usul penghapusan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

Prosedur administrasi untuk usul penghapusan:

  • Surat usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding secara berjenjang disertai tembusan kepada Koordinator Wilayah;
  • Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi persyaratan maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan tembusan kepada Biro Perlengkapan.

Kelengkapan Administrasi penghapusan kendaraan bermotor:

  • Keputusan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara diusulkan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
  • Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus;
  • Surat Rekomendasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang DIt Jen Kekayaan Negara Departemen Keuangan setempat;
  • Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional selama 3 (tiga) tahun;
  • Laporan semester/saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang Kendaraan Bermotor);
  • Foto kendaraan yang akan dihapus tampak depan-samping dan belakang;
  • Fotocopy STNK dan BPKB;
  • Kendaraan dinas bermotor yang hilang/terbakar/rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab/Pengguna Kendaraan (sesuai Keputusan Meneteri Keuangan RI Nomor: 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan Negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses tanpa harus menunggu atau bersamaa dengan TGR (Tuntutan Ganti Rugi), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas).

Kelengkapan Administrasi Penghapusan Peralatan Kantor/Meubelair:

  • Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara diusulkan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
  • Berita Acara Penelitian dan pemeriksaan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Kartu Inventaris v=Barang yang akan dihapus;
  • Surat Rekomendasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dit Jen kekayaan Negara Departemen Keuangan;
  • Laporan semester/saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang);
  • Foto-foto barng yang akan dihapus.

Kelengkapan Administrasi Penghapusan  bangunan yang akan dibangun kembali (Rekonstruksi):

  • Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara diusulkan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
  • Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara;
  • Laporan semester/saldo awal barang milik Negara;
  • Surat Rekomendasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dit Jen Kekayaan Negara Departemen Keuangan setempat;
  • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan;
  • Fotocopy DIPA;
  • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas PU (Cipta Karya).